LENSAJATENG.COM – Dalam upaya penekanan angka stunting di Kabupaten Blora, pemerintah setempat melibatkan banyak stakeholder.
Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut ‘mengeroyok’ upaya penurunan angka stunting di Blora.
Alhasil, data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyebutkan angka stunting di Kabupaten Blora yang di angka 25,8 persen menjadi menjadi 21,2 persen.
Penurunan 4,6 persen tersebut terlihat pada akhir 2023 lalu.
Menanggapi hal itu, Bupati Arief Rohman mengungkapkan penurunan angka stunting itu merupakan hasil kerja keras semua komponen pemerintahan dan instansi daerah yang terlibat.
Kontribusi tim yang telah terbentuk telah berhasil menurunkan angka stunting.
“Dari 25,8 persen menjadi 21,2 persen. Namun, pemkab masih perlu kerja keras untuk bisa mencapai target nasional yakni 14 persen,” ujar Arief, beberapa waktu lalu.
Namun, penanganan stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Sebab, harus dituntaskan bersama melalui aksi konvergensi dan gotong-royong dari semua komponen yang ada.
Capaian angka penurunan stunting di Blora itu bisa dibilang masih jauh dari target Nasional.
“Target nasional 14 persen di akhir tahun 2024. Masih diperlukan kerja keras untuk mencapai target,” jelasnya.
Penanganan stunting di Kabupaten Blora seyogyanya memang dilakukan oleh lintas sektoral.
Artinya tidak hanya bisa bertumpu pada satu OPD saja, namun juga berbagai pihak.
Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Blora Eny Kunarti mengungkapkan, untuk menurunkan angka stunting pemkab telah membentuk tim percepatan.
Yakni dengan melibatkan seluruh stakeholder, Khususnya OPD.
Misalnya, dalam hal ini Dinkes Blora lebih fokus intervensi spesifik untuk mengurangi jumlah stunting yang menjadi atensi pemerintah.
“Tugas kami intervensi spesifik di setiap posyandu yang ada di Blora,” ujarnya.
Eny menyatakan, terdapat dua strategi intervensi. Yakni, spesifik dan sensitif oleh pemerintah.
Pihaknya lebih difokuskan untuk intervensi stunting secara spesifik.
Di antaranya pelayanan balita, penyediaan data, dan intervensi pada remaja serta ibu hamil.
Sementara, intervensi sensitif dilakukan lintas OPD seperti Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Blora.
